Dijelaskan Budi, strategi pengamanan pemilu nantinya tidak hanya dilakukan oleh kepolisian.

        “Bentuk pengamanan gabungan terdiri dari kepolisian, TNI, dan Brimod yang sudah dipersiapkan untuk pengamanan pemilu 2009 ini,” ungkap Budi.

Sementara itu menanggapi banyaknya keluhan masyarakat mengenai pemasangan atribut caleg dan parpol yang mengganggu, Anggota Panwaslu Kota Bandung, Cecep Dudi menegaskan bahwa sejauh ini Panwaslu hanya memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan pemilu, untuk eksekusi dan penertiban atribut, sepenuhnya merupakan wewenang dari Dinas Pertamanan dan Satpol Pamong Praja.

        “Harap dibedakan fungsi pengawasan dan pengamanan, dan sesaui dengan tupoksi, Panwas hanya berkewenangan untuk melaporkan bentuk pelanggaran dan menindaknya secara administrative, baik bagi peserta maupun pelaksanan pemilu, sedang untuk tindak pidana akan langsung di tindak oleh kepolisian,” ungkap Cecep.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan KPU Kota Bandung untuk menyosialisaskan waktu pelaksanaan Pileg yakni Kamis, 9 April 2009 serta tata cara pemilihan dengan menandai atau contreng satu kali. Menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Manajemen Informasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bandung, Evie Ariadne Shinta Dewi, hal ini sangan perlu terus disosialisasikan pada masyarakat, terutama mengenai tata cara pemilihan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya.

        Disisi lain, Ketua Divisi Teknis Pemilu KPU Kota Bandung, Yusi Hasibuan juga menjelaskan mengenai teknis pemungutan dan penghitungan suara.

        “Dengan sosialisasi yang terus menerus ke PPK dan PPS diharapkan pelanggaran yang bersifat administrative pemilu bisa diminimalisir,” ungkap Yusi.

        Simulasi pengamanan tersebut melibatkan kesatuan polisi Bandung Timur dan Masyarakat.