Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung akan menyelenggarakan Diskusi dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009, di Hotel Grand Serela, Jl. R.E Martadinata No.56 Bandung, pada Jumat (13/02), pukul 19.00 WIB.

Acara akan diisi oleh diskusi dengan pembicara Drs. Teten Setiawan SH, dengan materi Penjelasan terhadap Peraturan KPU No.19 tahun 2008, tetang Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Pembicara kedua, Memet Akhmad Hakim, SH mengenai Tinjauan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 berdasarkan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu. Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, SH. MH yang akan berbicara mengenai Kajian terhadap Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008 tentang Suara Terbanyak dalam Pemilu Legislatif.

Pembicara terakhir, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal sekaligus Ketua Pokja Kampanye KPU Kota Bandung, Rifki Alimubarok, S.Ag., M.Si. yang akan menyampaikan tentang mekanisme pelaporan dana kampanye dan rekening khusus.

Selain Partai Politik Peserta Pemilu 2009, acara ini rencananya akan dihadiri oleh Muspida Kota Bandung, Desk Pemilu Kota Bandung dan unsur PPK Kota Bandung.

Diskusi Affirmative actions dan  Zypper System

Dihari yang sama (Jumat, 13/02), KPU Kota Bandung juga menggelar diskusi mengenai affirmative actions dan Zypper System yang akan di laksanakan di Kantor Redaksi Harian Umum Galamedia, Jl. Belakang Factory Banceuy No.2B Bandung, pukul 14.00 WIB.

Hadir dalam diskusi tersebut, Ferry Mursidan Baldan (Anggota DRP-RI), Dr. Diah Nurwitasari (Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan & Anak ICMI Orwil Jabar), Miranda Risang Ayu, SH. LLM, PhD (Ahli Hukum Fakultas Hukum Unpad), dan Dra. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.PD (Ketua KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Manajemen Informasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kota Bandung).

Acara tersebut akan membahas mengenai ketentuan affirmative dan zipper system yang dikeluarkan oleh KPU pusat. Peserta diskusi adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan latar belakang dalam bidang ketaanegaraan, hukum, aktifis perempuan, akademisi/mahasiswa, wartawan media massa, partai politik dan perwakilan caleg perempuan.

Dari diskusi ini nantinya diharapkan, KPU Kota Bandung bisa memformulasikan konsep sosialisasi yang tepat bagi masyarakat khususnya kaum perempuan.

kirim ke teman | versi cetak