Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Selasa (10/02) melakukan audiensi ke kantor Harian Umum Kompas Jawa Barat. Dari audiensi ini terungkap, masih banyaknya parpol yang belum menyerahkan laporan dana kampanye. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan internal KPU Kota Bandung, Rifki Alimubarok menyatakan, hingga saat ini baru lima parpol yang telah menyerahkan laporan kampanyenya pada KPU.

“Padahal konsekuensinya adalah diskualifikasi bagi parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye sampai tenggat waktu yang ditentukan,” ungkap Rifki.

Untuk mengurangi adanya gugatan dari parpol berkaitan dengan hal tersebut, KPU Kota Bandung akan mengadakan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan kepada parpol, pada Jumat (13/02) di Hotel Grand Serela, Bandung.

“Sosialisasi ini menggugurkan kewajiban KPU untuk menyampaikan informasi kepada parpol, sehingga nantinya diharapkan tidak ada gugatan, bila KPU Kota Bandung terpaksa mendiskualifikasi parpol karena tidak melaporkan dana kampanye hingga waktu yang ditentukan,” tambah Rifki

Kendala lain yang dihadapi KPU Kota Bandung adalah minimnya dana sosialisasi pemilu yang berasal dari APBN. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Manajemen Informasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Bandung, Evie Ariadne Shinta Dewi mengungkapkan minimnya dana tersebut menyebabkan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan.

“Konsep sosialisasi sendiri telah kami buat secara komprehensif, bukan saja memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah mendidik pemilih untuk sadar betul akan hak pilihnya di pemilu 2009 ini,” ungkap Evie

Evie mengungkapkan, ada tiga hal pokok yang menjadi fokus sosialisasi KPU Kota Bandung kepada masyarakat, yakni mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan, tata cara pemilihan dan informasi peserta pileg.

“Hal ini tentunya bukan hanya tanggung jawab KPU sepenuhnya, media massa diharapkan bisa membantu untuk ikut menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Selain itu, kami juga mengharapkan adanya informasi timbal balik dari media massa mengenai hal yang paling penting untuk disampaikan, sehingga sosialisasi dapat berjalan efektif.”

Diakui Evie, hingga saat ini KPU Kota Bandung baru berpatokan pada data-data sekunder hasil penelitian dari berbagai lembaga termasuk media massa. Hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian secara komprehensif mengenai informasi apa saja yang diperlukan masyarakat mengenai pemilu.

Rombongan KPU Kota Bandung yang terdiri dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Manajemen Informasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Internal, Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Apipudin serta Sektetaris KPU Kota Bandung, Rudi Sundaya diterima langsung oleh Kepala Biro Kompas Jawa Barat, Dedi Muhtadi.

kirim ke teman | versi cetak