Tentang KPU Kota Bandung.

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang LUBER (Langsung., Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil)


    Sejarah KPU Kota Bandung
    December 22, 2016
           Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh suatu badan yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan.  Fungsi dan peranan KPU sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena penyelenggara negara terpilih melalui hasil kerja KPU menyelenggarakan Pemilihan Umum.

           Posisi dan peranan KPU tersebut mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi, dewasa ini dan masa datang. KPU memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.Melihat perkembangan politik dan dinamika penyelenggaraan Pemilu serta meningkatnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka terdapat KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

           Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dibentuk sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/815/SJ tanggal 25 April 2002 tentang pembentukan Sekretariat Pelaksana Pemiludi Propinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang pada awalnya disebut Perwakilan Sekretariat Umum (Setum) KPU Kota Bandung.
          Sekretariat umum maupun perwakilan sekretariat memiliki tugas utama memberikan bantuan kepada KPU dalam rangka penyelenggaraan pemilu. Struktur organisasi perwakilan Setum KPU Kota Bandung  pada waktu itu sangat sederhana terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Eselon III-a, 2 (dua) Kepala Sub Bagian Eselon IV-a. Perwakilan setum KPU Kota Bandung pertama kali dipimpin oleh John Hilbert Siregar, SH. Beliau dilantik sebagai Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat, pada tanggal 27 Desember tahun 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat  Nomor : 280/Kep 1697-B/Peg/2002  tanggal 27 Desember 2002. Selain melantik Sekretaris, Gubernur Jawa Barat juga melantik 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk sebagai Kepala Sub Bagian Penerangan Masyarakat dan Umum, serta Djudju Sjamsudin, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan staf PNS, Walikota Bandung memperbantukan PNS yang berasal dari unit-unit kerja baik di lingkup Setda Kota Bandung maupun Badan/Dinas Kota Bandung, dan berkantor di gedung ex Departemen Penerangan (Diskominfo) di Jalan Soekarno Hatta No. 260 Bandung.

        
    Pada tahun 2003 Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI menetapkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penerapan undang - undang ini, kemudian ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. KPU menetapkan keputusan Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keppres Nomor 54 Tahun 2003. Dengan demikian maka pola organisasi dan tata kerja Setum KPU dan Perwakilan Setum KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami perubahan namamenjadi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tersebut maka perwakilan sekretariat umum Kota Bandung berubah nama menjadi Sekretariat KPU Kota Bandung, dan berdasarkan SK KPU Jawa Barat No. 161/UP-JB/II/2004 tanggal 9 Februari 2004 maka susunan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandung terdiri dari:
         1.
    Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk sebagai Kasubbag Hukum dan Hubungan Masyarakat;
         2.
    Djudju Samsudin, S.Sos sebagai Kasubbag Program;
         3.
    Dedi Suhadin sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggara;
         4. Asep Hadiana SH sebagai Kasubbag Umum.
        

         Dan untuk memenuhi Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, Perwakilan Sekretaris Umum KPU Kota Bandung yang sudah berganti nama menjadi Sekretariat KPU Kota Bandung ditugaskan untuk memfasilitasi tim seleksi pembentukan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dari tanggal 1 April sampai 13 Juni 2003 untuk menetapkan keanggotaan Komisi Pemlihan Umum Kota Bandung sebanyak 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 216/tahun 2003 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Bandung Jawa Barat, dan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 801.02/96-BA/JB/VI/2003 tanggal 6 Juni 2003 tentang penetapan Anggota KPU Kota Bandung periode 2003-2008 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
         1. Ir. Benny Moestofa (Ketua);    
         2.
    Andri Perkasa Kantaprawira (Anggota);    
         3. 
    Drs. Yusi Hasibuan (Anggota);
         4. Iin Endah Setiawati, SIP (Anggota);
         5.
    Drs. Heri Sapari (Anggota).

         KPU Kota Bandung dibantu sekretariat bekerja penuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2004 yang tidak hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif tetapi juga menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu 2004 merupakan pemilu yang paling rumit karena untuk pertama kalinya penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan memilih langsung Presiden dan wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dengan 5 (lima) pasangan calon, namun karena tidak ada pasangan yang mencapai 50% maka dilaksanakan putaran ke-II pada tanggal 20 September 2004 dengan 2(dua) calon pasangan dengan suara terbanyak.

         Pada tahun 2007, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan regulasi  yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu Undang - Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Nomenklatur struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berubah, maka struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menjadi:
         1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dijabat oleh Drs. Yayan Ruyandi;    
         2. 
    Sub BagianProgram dan Data dijabat oleh Edi Juhendi, S.IP;    
         3. 
    Sub BagianTeknis dan Hupmas dijabat oleh Andri nurdin, AP,S.Sos,M.Si;
         4. Sub Bagian Hukum dijabat oleh Drs. Ridwan Effendi, Sm.Hk
        
         Tahun 2008 KPU Kota Bandung melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dengan mengakomodir calon perseorangan, seiring pula dengan berakhirnya masa Jabatan anggota KPU Kota Bandung periode 2003-2008, maka selain melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota juga Sekretariat KPU Kota Bandung memfasilitasi tim seleksi untuk menetapkan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terpilih periode 2008-2013, yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Jawa Barat Nomor 166/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008, yang terdiri dari:
         1. Drs. Heri Sapari (Ketua)    
         2. 
    Evie Ariadne Shinta D, Dra, M.Pd (Anggota)    
         3. 
    Apipudin, S.S (Anggota)
         4. Drs. Yusi Hasibuan (Anggota)
         5.
    Rifqi Alimubarok, S.Ag, M.Si (Anggota)

         Pada tahun 2010 terjadi pergatian Ketua KPU Kota Bandung yang dijabat oleh Drs, Heri Sapari kepada Apipudin, SS. berdasarkan Keputusan KPU Jabar No. 174/Kpts/KPU-Prov-011/2010 tanggal 22 Maret 2010.

         Pada tahun 2013 setelah pelaksanaan Pemilihan walikota dan wakil walikota Bandung tahun 2013, berakhir pula masa jabatan anggota KPU periode 2008-2013, dan Sekretariat KPU Kota Bandung memfasilitasi tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kota Bandung hinggai 10 besar, yang akan menjalani  uji kelayakan dari KPU Jawa Barat untuk ditetapkam  5 (lima) orang anggota KPU Kota Bandung periode 2013-2018. Berdasarkan Keputusan KPU Jawa Barat No. 222/Kpts/KPU-Prov-011/2013 tanggal 20 Desember 2013, terdiri dari:
         1. Rifqi Alimubarok, S.Ag.M.Si (Ketua)    
         2. 
    Akhmad Roziqin, M.Ag (Anggota))    
         3. 
    Apipudin, S.S (Anggota)
         4. Suharti (Anggota)
         5.
    Budi Tresnayadi, SH, MH (Anggota)

         Selama rentang waktu tahun 2003-2013 Sekretaris KPU Kota Bandung mengalami pergantian sebanyak 7 (tujuh) kali sebagai berikut:
         1. John Hilbert Siregar, SH 2002-2003     
         2. 
    Drs. Soedarjo Sadikin, MM 2003-2006  
         3.
    Drs. Ismail Ekawijaya, Amk, M.Pd 2006-2007
         4. Dedi Suhadin 2007-2008    
         5.
    Rudi Sundaya, SH 2008-2012
         6. Momon Setiawan, SH, M.Si 2012-2013 (Plt.)
         7. Slamet Agus Priono, SH, M.Si 2013-sekarang
  • VISI

    December 22, 2016

    Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang LUBER (Langsung., Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur, Adil)


  • Misi

    1.

    1. Membangun SDM yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas sebagai upaya menciptakan lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang Profesional;
    2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
    3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
    4. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
    5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
    6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, sertaaksesable;
    7. Mewujudkan KPU sebagai pusat informasi, edukasi dan dokumentasi Pemilu dan Demokrasi di Kota Bandung.




Tugas & Wewenang KPU

Tugas dan Wewenang KPU Kota Bandung

     Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dijelaskan bahwa Tugas dan Wewengang KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :


     1. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

  • menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
  • melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  • mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  • menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  • memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  • menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  • melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  • membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  • menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
  • mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  • menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
  • mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kab./Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kab./Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab./Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  • melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  • melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
     2. Tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
  • menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kab./kota;
  • melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  • mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  • memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;    
  • menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  • melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  • membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  • mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  • melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  • melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
     3. Tugas dan Wewenang dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

  • merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
  • menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  • menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
  • mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  • menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  • memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  • menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  • menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  • menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
  • membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  • menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
  • mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  • melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  • menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
  • mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  • melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  • melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
  • menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
  • melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
..

Tugas & Fungsi Sekre

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kota Bandung

Dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dijelaskan bahwa Tugas dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1.  Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

  • Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  • Memberikan dukungan teknis administratif;
  • Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  • Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur;
  • Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  •  Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
  • Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
  • Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
  • Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  • Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  • Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
  • Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  • Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  • Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota
..

Struktur Komisioner

Struktur Sekretariat

Perencanaan

Pelaporan